Uji Kompetensi 1.3
PPKn Bab 1 (Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara)
Halaman 31
Kelas VII SMP/MTs
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa tujuan pembentukan PPKI?
Jawab:
Tujuan Pembentukan PPKI adalah sebagai berikut:
Bertujuan yakni menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan.
2. Bagaimana komposisi keanggotaan PPKI?
Jawab:
Komposisi keanggotaan PPKI adalah sebagai berikut:
Jawa 12 orang, Kalimantan 1 orang, Sulawesi 2 orang, Sumatera 3 orang, Maluku 1 orang, Nusa Tenggara 1 orang dan perwakilan dari etnis Tionghoa 1 orang.
3. Apa alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta?
Jawab:
Alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:
Alasan diubah karena untuk menghindari kesan diskriminasi tersebut dari para golongan minoritas. Seperti non muslim : kristen, katholik dll.
Baca Juga:
Jawaban Uji Kompetensi 1.1 Bab 1 PPKn Kelas 7 SMP Halaman 30
Jawaban Uji Kompetensi 1.2 Bab 1 PPKn Kelas 7 SMP Halaman 30
4. Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Jawab:
Perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, Sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia.
Jawab:
Hasil sidang PPKI adalah sebagai berikut:
Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil
Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang PPKI 19 Agustus 1945
Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
Membentuk Komite Nasional (Daerah).
Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4menteri negara.
Sidang PPKI ke-3 22 Agustus 1945
Pembentukan Komite Nasional.
Membentuk Partai Nasional Indonesia.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.