Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku PKN untuk Kelas 10 halaman 100 Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Tabel 4.2 Halaman 100, 101. Buku siswa untuk Semester 1 Kelas X SMP/MTS. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Kelas 10 ini, kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas Kurikulum 2013 (K13). Kunci Jawaban Hal 100 PKN Kls 10 Tugas Mandiri 4.1
 |
| Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100, 101 Tabel 4.2 |
Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100, 101 Tabel 4.2
Tugas Mandiri 4.1
Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Makna Otonomi Daerah di Indonesia
1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi msyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?
3. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?
4. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?
5. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?
Jawaban :
1. Meskipun belum sempurna, pelaksanaan otonomi daerah di daerah saya berlangsung dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat daerah.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menggunakan alat-alat yang tepat. Selain melalui informasi berjenjang dari Gubernur hingga Kepala Desa, kita juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyosialisasikan program otonomi daerah.
3. Maju mundurnya daerah dipengaruhi oleh pemimpin dan rakyatnya. Apabila rakyat memilih pasif, otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik. Program program yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak akan terlaksana.
4. Pejabat daerah merasa sebagai raja di daerahnya sehingga terkadang sering menggunakan wewenangnya demi kekayaan sendiri atau keluarga mereka.
5. Kepala daerah tersangkut korupsi disebabkan oleh tingginya biaya politik yang mereka keluarkan untuk menjadi bupati/ gubernur. Ketika mereka menjabat, mau tidak mau harus berupaya agar uang yang mereka keluarkan bisa kembali ke kantong mereka, dengan cara apapun, baik legal maupun ilegal.