Kpz0JXNL4KwnNLROcdoTIG3N8IlpsfRVGQnxBFp8
Bookmark

Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 65 Tugas Mandiri 2.2

Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku PKN untuk Kelas 11 halaman 65. Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Tugas Mandiri 2.2 Halaman 65. Buku siswa untuk Semester 1 Kelas XI SMA/SMK. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban  Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila Kelas 11 ini, kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas Kurikulum 2013 (K13). Kunci Jawaban Tugas Mandiri 2.2 Hal 65 PKN Kls 11

Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 65 Tugas Mandiri 2.2
Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 65 Tugas Mandiri 2.2

Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 65 Tugas Mandiri 2.2

Tugas Mandiri 2.2
Setelah kalian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Tuliskan kesimpulan kalian dalam tabel di bawah ini.

Jawaban 1 :
Periode 1945-1949
Akuntabilitas : Ir. Soekarno memasukkan mufakat atau demokrasi tentang Dasar Negara Republik Indonesia.
Rotasi Kekuasaan : Presiden secara konstitusional bisa jadi sebagai diktator.
Pola Rekrutmen Politik : Terbuka untuk membentuk partai politik yang dispersiapkan di masa mendatang.
Pelaksanaan Pemilihan Umum : Belum terlaksana.
Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Semua warga negara memiliki hak politik yang sama.

Periode 1949-1959
Akuntabilitas : Pemegang jabatan di pemerintahan dan politik yang tinggi
Rotasi Kekuasaan : Setiap partai bebas menentukan ketua dan segenap anggotanya.
Pola Rekrutmen Politik : Proses rekrutmen sangat tinggi dengan tingkat ekonomi.
Pelaksanaan Pemilihan Umum : Dilakukan sekali menggunakan demokrasi.
Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Periode ini hak warga negara tidak dikurangi.

Periode 1959-1965
Akuntabilitas : Presiden Ir. Soekarno adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.
Rotasi Kekuasaan:
Pola Rekrutmen Politik : Ditentukan oleh Presiden.
Pelaksanaan Pemilihan Umum : Tidak pernah dilaksanakan pemilu.
Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Pemenuhan hak warga negara pada periode ini sangat kurang.

Periode 1965-1998
Akuntabilitas : Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai pemimpin yang akan membangkitkan Indonesia dari keterpurukan.
Rotasi Kekuasaan : Bersifat tertutup.
Pola Rekrutmen Politik:
Pelaksanaan Pemilihan Umum : Pemilu dilakukan secara tidak sehat karena banyak kecurangan.
Pemenuhan Hak-hak Warga Negara: Sangat kurang dan banyak terjadi pelanggaran HAM

Periode 1998-sekarang
Akuntabilitas : Pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya mulai dari tingkat desa hingga pusat.
Rotasi Kekuasaan : Bersifat terbuka.
Pola Rekrutmen Politik :
Pelaksanaan Pemilihan Umum : Pemilu dilaksanakan secara demokratis.

Jawaban 2 :
NO.Indikator DemokrasiPeriodePeriodePeriodePeriodePeriode
  1945-19491949-19591959-19651965-19981998-Sekarang
1.AkuntabilitasIr. Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asa mufakat / demokrasi tentang dasar negara indonesiaAkuntabilitas Pemegang Jabatan dan Politis Umum yang tinggiPresiden Ir. Sorekarno adalah kepala negara yang bertanggung jawabPresiden soeharto sebagai tikoh utama orde baru, dipandang rakyat sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan ke terpurukan. boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadiPada Periode ini, banyak pemimpin yang bertanggung jawab. dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa
      
       
2.Rotasi KekuasaanPresiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya-Pada Periode ini bersifat tertutup Pada Periode ini dilakukan secara terbuka
3.Pola Rekruitmen PolitikTerbuka, karena dimungkinkan terbentuknya sejumlah parpol untuk masa masa selanjutnyaDengan tingkat ekonomi dalam proses rekruitmennya sangat tinggi baik pengurus ataupun pimpinan portalnyaUntuk periode ini ditentukan oleh presiden--
4.Pelaksanaan Pemilihan UmumPada periode ini, pemilu belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi agenda politik utamaPemilu dalam periode ini hanya dilakukan 1x dengan prinsip demokrasiPemilu tidak perlu dan tidak pernah dijalankan Pemilu disini tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kekuranganPemilu yang dilaksanakan lebih demokratis dari yang sebelumnya
5.Pemenuhan Hak-Hak Warga NegaraSemua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hal politik yang samaDalam periode ini hak hak mereka tidak dikurangi sama sekaliDalam periode ini pemenuhan hak hak dasar warga negara sangat lemahSangat lemah, karena dunia internasional seringkali menyoroti jaringan HAMSebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin