Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 8 - 11 [Kunci Jawaban]

Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku PKN untuk Kelas 10 halaman 92 Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 92. Buku siswa untuk Semester 1 Kelas X SMP/MTS. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban  Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kelas 10 ini, kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas Kurikulum 2013 (K13). Kunci Jawaban Uji Kompetensi Bab 3 Hal 93 PKN Kls 10

Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 92 Uji Kompetensi Bab 3

Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 92 Uji Kompetensi Bab 3

Uji Kompetensi Bab 3

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli ! 

Jawaban :

Sistem politik menurut Robert Dahl

Sistem politik merupakan suatu pola yang bersifat tetap yang berasal dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan serta kewenangan.

Sistem pilitik menurut  David Easton

Sistem politik merupakan sebuah sistem yang terdiri dari bagian nilai-nilai dan pembagian nilai-nilai yang ada bersifat memaksa serta mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Sistem politik menurut Rusadi Kantaprawira

Sistem politik adalah metode dalam struktur politik dengan berhubungan dengan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang awet.

2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. 

Jawaban :

Partai politik adalah kelompok yang bergerak dibidang pemerintahan, sifatnya menjalani sosial/ drama dalam pemerintahan dengan tujuan kekuasaan/ kursi dalam lembaga pemerintah.

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, karena kelompok ini besar kekuatan dan suaranya untuk mengubah pemerintah, contoh : kelompok buruh, kelompok pejabat, kelompok masyarakat, mahasiswa

Kelompok penekanan adalah Kelompok yang sudah keras dan berani menekankan pemerintah untuk mengubah keputusannya, kelompok ini artinya kelompok kepentingan yang sudah bergerak, contoh : kelompok pendemo, kelompok media sosial, petisi besar

media komunikasi publik adalah Media/ tempat dimana publik secara luas dapat berinteraksi, bercakap-cakap, sosial, drama, dan melakukan apa yang mereka mau, media Indonesia tidak dibatasi apapun, sehingga publik bebas berpendapat apapun dalam media komunikasi, contoh : Kelompok musyawarah, face - book, insta - gram, whats - app.

3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam perjalanannya presiden dapat di-impeach oleh lembaga negara lainnya dan mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraikan proses Impeachment dalam ketatanegaraan RI !

Jawaban :

1. DPR melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden melalui hak angket.

2. DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket. Hak menyatakan pendapat harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR, dan diputuskan dengan persetujuan oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

3. Apabila DPR memutuskan menerima usul hak menyatakan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186 UU No. 27 Tahun 2009, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR yang wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus.

4. apabila DPR pada akhirnya menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran maka DPR dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya usulan dan pendapat dari DPR tersebut disampaikan kepada MK.

5. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 45.

6. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik ! 

Jawaban :

5 ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!

1. Partisipasi => Keikutsertaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan baik.
2. Hukum => Konstitusi yang jelas, dan hukum pelaksananya, tentu memberikan hukum yang benar, adil, tegas, dan hukum berkualitas
3. Transparansi => Pemerintah bersifat transparan, menjalankan pemerintah dengan benar, transparan, bening, dan tidak ada yang menaungi pemerintah selain konstitusi.
4. Responsif => Pemerintah yang berpatisipasi perlu cepat tanggap, jangan berlama - lama.
5. Consensus ordination => Pemerintah sebagai penengah, adil, dan melayani masyarakat dengan baik, seperti pelayanan tempat umum, kesehatan, dan hukum

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!

Jawaban :

Bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara yaitu:

1. Di Lingkungan Sekolah.

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku dan partisipasi politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti:

• Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya.
• Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, atau bisa juga pembuatan anggaran kelas.
• Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di lingkungan sekolah.

2. Di lingkungan Maysarakat.

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat dicerminkan dalam lingkungan masyarakat melalui beberapa kegiatan / partisipasi seperti:

• Forum warga.
• Pemilihan kepala desa, ketua RT, RW, ketua organisasi masyarakat dan lain sebagainya.
• Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD dan lain sebaginya.

3. Di lingkungan Negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk dari perilaku politik yang dapat mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung adalah melalui partisipasi kegiatan seperti:

• Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
• Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada).
• Aksi demonstrasi secara tertib, damai dan juga santun.

Pertanyaan yang berbeda pada uji kompetensi bab 3 halaman 92 pkn kelas 10

Jawaban Lainnya :

1. Jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia!

Pengaruh negatif dari kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia adalah masuknya budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Budaya barat yang dimaksud adalah seperti hedonisme, individualisme, konsumtif, dan sebagainya. Budaya-budaya tersebut dapat merusak moral dan berbahaya bagi penerus bangsa Indonesia.

2. Bagaimana perwujudan nilai-nilai keterbukaan sebagai wujud dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara?

Nilai keterbukaan sebagai wujud dampak kemajuan iptek dalam proses penyelenggaraan negara adalah banyaknya proses-proses penyelenggaraan yang bersifat pemerintahan dilakukan dengan teknologi masa kini. Seperti tes SBMPTN yang menggunakan komputer dan algoritma tertentu, tes CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK yang juga menggunakan komputer, pembayaran listrik menggunakan token, banyaknya situs-situs web pemerintah, penggunaan sistem e-budgeting dalam APBN, dan sebagainya.

3. Pada saat ini, hampir semua orang sudah memanfaatkan jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya untuk berbagai kepentingan. Akan ada pula orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan. Tidak jarang saat ini, sering terdengar kasus penipuan, penculikan, dan sebagainya yang berawal dari interaksi di media sosial. Berkaitan dengan uraian tersebut analisislah penyebab dan solusi untuk mengatasi persoalan itu.

Penyebab dari adanya orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kurangnya edukasi, lingkungan yang buruk, dan kesadaran yang rendah. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan sosial media dengan bijaksana serta peningkatan kinerja dan memperbanyak polisi-polisi siber yang mengawasi penggunaan sosial media.

4. Bagaimana perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek?

Perwujudan dari sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek antara lain:

• Pengembangan IPTEK harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.
• Pengembangan IPTEK harus memiliki nilai guna yang baik bagi orang lain.
• Pengembangan IPTEK harus memperhatikan etika-etika yang terdapat di dalamnya.
• Pengembangan IPTEK tidak boleh bersifat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

5. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan Anda lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaan Anda sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampung Anda.

Apabila terjadi tawuran, hal paling pertama yang saya lakukan adalah menghubungi pihak yang berwajib untuk segera membubarkan tawuran tersebut. Apabila saya bisa menghentikannya tanpa memberikan resiko yang berarti, maka saya juga akan menghentikannya. Apabila tidak bisa, maka saya cukup menghubungi pihak yang berwajib saja dan menjauh dari lokasi tawuran.

Sebagai seorang warga negara, saya merasa sedih dan prihatin terhadap para pelaku yang melakukan aksi tawuran baik di lingkungan sekolah atau kampung. Tawuran tidak akan menjadi solusi dari suatu permasalahan, justru akan memperburuk suasana. Belum lagi adanya korban baik luka hingga meninggal dunia akibat dari tawuran.

Related Posts