Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 30, 31 Uji Kompetensi 1.1 1.2 1.3

Jawabaku.com – Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 30, 31 Uji kompetensi 1.1 1.2 dan 1.3 Oke teman-teman kali ini kita akan membahas latihan tersebut. dimana pada blog ini saya akan memudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga membuat teman-teman termudahkan dalam mengerjakan tugas sekolah. PPKN kelas 7 mulai dari uji kompetensi 1.1, uji kompetensi 1.2 dan uji kompetensi 1.3 halaman 30 – 31 pada buku PKN Semester 1 Kurikulum 2013 (K13).

Halo sobat kembali bersamaku disini, pasti teman-teman sekalian lagi mencari kunci jawaban buat tugas sekolah kan? nah kalo memang iya, kamu berada diwebsite yang tepat untuk mencari jawaban. nah pada kesempatakan kali ini saya akan membagikan kunci jawaban dari soal Uji Kompetensi 1.1 Halaman 30 PpKN Kelas 7. Nomor 1, 2, 3, 4, 5.

Karena aku pernah merasakan menjadi siswa seperti teman-teman sekalian, kadang memang google menjadi tempat terbaik untuk mengerjakan tugas sekolah. Berkaitan dengan Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 30 Uji Kompetensi 1.2 Bab 1 ini, soal yang akan kita bahas tersebut terdapat didalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 7 Semester 1 untuk Kurikulum 2013.

Nah pada buku PKN Kelas 7 ini pada Bab 1 nya membahas tentang “Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara”. dan pada halaman 30 dan 31 terdapat latihan soal berupa pilihan ganda dan esai yakni Uji Kompetensi. Oke teman-teman tak usah beralama-lama lagi, berikut ini akan saya share untuk kunci jawaban Uji Kompetensi 1.3 Halaman 31 Kelas 97PG Dan Esai.

Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 30, 31 Uji Kompetensi 1

BPUPKI dibentuk sebagai perwujudan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Keanggotaan BPUPKI berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili berbagai daerah di Indonesia.

Tugas BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia

Sidang resmi BPUPKI dilaksanakan dalam dua masa sidang,

(1) tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945 membahas rumusan Dasar Negara;

(2) tanggal 10 Juli s.d 17 Juli 1945.

Sidang tidak resmi BPUPKI berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Muhammad Yamin

2. Soepomo

3. Ir. Soekarno

(1) Kebangsaan Indonesia.

(2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan.

(3) Mufakat atau demokrasi.

(4) Kesejahteraan sosial.

(5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Persamaan : terdapat persamaan pada rumusan dasar negara sebagai cikal bakal dasar negara memiliki tujuan yang sama, masing-masing berjumlah 5 butir, terdapat kata “ketuhanan”, dan terdapat kata “berkebangsaan internasional”.

Perbedaan : terletak pada pada cara-cara para tokoh bangsa dalam memaknai Pancasila tersebut, menurut Moh. Yamin Pancasila merupakan lima dasar negara atas perilaku manusia yang baik, sedangkan menurut Bung Karno melihat Pancasila sebagai jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang telah lama tumbuh.

Panitia Sembilan bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan Dasar Negara

Anggotanya : 

1. Ir. Soekarno

2. Mohammad Hatta

3. Muhammad Yamin

4. A.A Maramis

5. Achmad Soebardjo

6. KH. Wachid Hasjim

7. Abdoel Kahar Moezakir

8. H. Agoes Salim

9. R. Abikusno Tjokrosoejoso.

(1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Persatuan Indonesia.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Keanggoataan PPKI berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili bangsa Indonesia.

Alasan perubahan sila pertama naskah Piagam Jakarta adalah adanya pernyataan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap bunyi pasal ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Agar supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa, para pendiri negara sepakat untuk mengubah rumusannya menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

1. Menetapkan UUD 1945.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional.