Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?
Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas 8 halaman 73 Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Uji Kompetensi 3 Halaman 73 Buku siswa untuk Semester 2 (Genap) Kelas VIII SMP/MTs. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan ini,
kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini
diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas K13 Edisi Revisi 2017 (Kurikulum 2013). Kunci Jawaban Uji Kompetensi 3 Halaman 73 IPA Kelas 8
kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini
diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas K13 Edisi Revisi 2017 (Kurikulum 2013). Kunci Jawaban Uji Kompetensi 3 Halaman 73 IPA Kelas 8
Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?
Jawaban :
Jawaban :
Agar masyarakat mau untuk mematuhi aturan yang ada, maka :
1. Harus ada sanksi yang tegas dan mengikat
2. Aturan tsb tidak melanggar hak asasi manusia
3. Aturan tsb tidak mengurangi nilai-nilai moral.
1. Harus ada sanksi yang tegas dan mengikat
2. Aturan tsb tidak melanggar hak asasi manusia
3. Aturan tsb tidak mengurangi nilai-nilai moral.
Pembahasan :
Peraturan pemerintah yaitu merupakan peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hierarki di peraturan perundang-undangan Indonesia,
Peraturan Pemerintah terletak di bawah Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang dan di atas Peraturan Presiden.
Hierarki dalam peraturan perundang-undangan yaitu
menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah dari UU Nomor 15 Tahun
2019, yaitu:
- UUD 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.