Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia!
Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas 10 halaman 75 Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 117 Buku siswa untuk Semester 2 (Genap) Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia ini,
kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini
diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas K13 Edisi Revisi 2017 (Kurikulum 2013). Kunci Jawaban Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 117 PPKN Kelas 11
kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini
diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas K13 Edisi Revisi 2017 (Kurikulum 2013). Kunci Jawaban Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 117 PPKN Kelas 11
Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia!
Jawaban :
Jawaban :
Pengertian tata hukum Indonesia adalah sebuah bentuk dari hukum
yang dimana dilaksanakan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia
atau dengan kata lainnya adalah sebuah bentuk dari tatanan hukum yang
melakukan penataan, penyusunan, pengaturan terhadap kegiatan untuk
penertiban dari kehidupan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat
Indonesia.
yang dimana dilaksanakan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia
atau dengan kata lainnya adalah sebuah bentuk dari tatanan hukum yang
melakukan penataan, penyusunan, pengaturan terhadap kegiatan untuk
penertiban dari kehidupan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat
Indonesia.
Pembahasan :
Tata Hukum Indonesia adalah sebuah hukum yang dilakukan oleh seluruh
masyarakat yang berada di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tata
hukum Indonesia dibentuk setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945. Pada saat itu pula kemudian dibuat sebuah bentuk dari
tatanan hukum yang disebut menjadi tata hukum Indonesia. Penggunaan dari
tata hukum Indonesia sendiri terbentuk didalam :
- Proklamasi Kemerdekaan
- Pembukaan UUD 1945